web analytics

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Facebook Twitter Pinterest Plusone Linkedin Digg Delicious Reddit Stumbleupon Tumblr Posterous Email Snailmail

spt_pajakSebentar lagi, dan biasanya pada mencapai puncaknya pada bulan Maret setiap tahun, setiap orang yang telah mempunyai NPWP, khususnya Orang Pribadi, akan melaporkan kewajiban perpajakannya dalam bentuk SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan).

Namun, tahukan Anda apakah itu SPT Tahunan PPh? SPT Tahunan PPh adalah formulir yang diisi Wajib Pajak untuk melaporkan identitas diri, harta, kewajiban/utang, penghasilan, dan penghitungan pajaknya setiap tahun.

Untuk formulir SPT Tahunan untuk Orang Pribadi terbagi atas 3 yaitu:

  1. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770;
  2. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan Iainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPTTahunan 1770 S dan ;
  3. Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS.

Yang diwajibkan mengisi SPT Tahunan antara lain Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara untuk istri dan anak yang memperoleh NPWP sebagai anggota keluarga dan Wajib Pajak (Kepala Keluarga/Suami), tidak diwajibkan mengisi SPT Tahunan. Yang diwajibkan mengisi SPT Tahunan untuk yang telah berkeluarga adalah kepala keluarga/suami, kecuali istri yang menghendaki memiliki NPWP sendiri terpisah dengan suami sehingga punya kewajiban juga untuk mengisi SPT Tahunan.

Pengisian SPT Tahunan PPh pada dasarnya tidaklah sulit, yang terpenting sebelum mengisi, buku petunjuknya harus dibaca serta data yang akan dilaporkan harus dipersiapkan.  Khusus untuk Orang Pribadi, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengisi SPT Tahunan PPh adalah:

Formulir dipersiapkan

Formulir SPT Tahunan PPh dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat atau dapat mengunduh (men-download) di website www.pajak.go.id.

Data yang akan dilaporkan dipersiapkan

Bagi Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, yang dipersiapkan:

  • Neraca dan laporan laba rugi (bagi Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan) atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto (bagi Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan);
  • Bukti pemotongan PPh atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (apabila ada penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan);
  • Rincian penghasilan selain yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
  • Bukti pembayaran, seperti pembayaran Zakat yang dibayar ke Badan Amil Zakat atau Iembaga Amil Zakat atau pembayaran Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib ke lembaga yang disahkan oleh Kementerian Agama, atau pembayaran Fiskal Luar Negeri, dan pembayaran angsuran PPh Pasal 25;
  • Rincian harta dan kewajiban (hutang), misalnya untuk rumah dan tanah lihat SPPT PBB-nya, kendaraan lihat BPKP-nya, dan dokumen lainya yang menunjukan kepemilikan harta;
  • Data lainnya, seperti Daftar Susunan Keluarga dan surat pemberitahuan penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Data tersebut dilampirkan pada SPT Tahunan yang dilaporkan.

Bagi Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau Iebih dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, yang dipersiapkan:

  • Bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan (bukti potong PPh dari pemberi kerja);
  • Rincian penghasilan lainnya selain yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (apabila ada);
  • Bukti pembayaran, seperti pembayaran Zakat yang dibayar ke Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat atau pembayaran Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib ke lembaga yang disahkan oleh Kementerian Agama, atau pembayaran Fiskal Luar Negeri;
  • Rincian harta dan kewajiban (hutang), misalnya untuk rumah dan tanah cukup melihat SPPT PBB-nya, untuk kendaraan lihat BPKB-nya, dan dokumen lainya yang menunjukan kepemilikan harta;
  • Data lainnya, seperti Daftar Susunan Keluarga.

Mengisi SPT Tahunan PPh    

Dalam mengisi SPT  Tahunan PPh dengan memperhatikan hal-haI sebagai berikut:

  • yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya;
  • di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti narna, NPWP dan tahun pajaknya;
  • jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah;
  • sebelum SPT dikirim/disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui tempat lain yang di tunjuk, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT disampaikan ke KPP dan bukti pembayaran tersebut dilampirkan pada SPT tersebut;
  • pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank.

Mengisi SPT Tahunan PPh untuk Orang Pribadi tidak sulit, yang penting langkah-langkah persiapan sudah dijalankan sebelum mengisi setiap lembar formulir.

Formulir SPT 1770

Dalam mengisi SPT, mulailah dari formulir yang paling belakang, dalam hal ini Lampiran IV hingga ke depan dan terakhir yang diisi adalah induknya.

Formulir 1770 – IV isinya adalah “harta pada akhir tahun”, “kewajiban/utang pada akhir tahun” dan “susunan anggota keluarga”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data harta yang dimiliki Wajib Pajak dan daftar posisi hutang Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun pajak. Untuk diperhatikan bahwa Wajib Pajak dilarang melaporkan sebagian hartanya, karena bertentangan dengan pernyataan di dalam SPT Tahunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yaitu “dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas”.

Formulir 1770 – III isinya adalah:

  • penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final;
  • penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
  • penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah.

Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data penghasilan yang berasal dari tabungan atau deposito atau obligasi, saham, atau penjualan tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan dan lainnya termasuk penghasilan dari istri yang bekerja pada satu pemberi kerja (kantor).

Formulir 1770 – II isinya adalah “daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data penghasilan yang dipotong/dipungut pajaknya (PPh) oleh pemberi penghasilan.

Formulir 1770 – I isinya adalah:

  • penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan;
  • penghitungan penghasilan neto dalam negeri yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
  • penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final);
  • penghasilan dalam negeri lainnya ((tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final).

Untuk mengisi bagian formulir ini diperlukan Laporan Laba Rugi atau Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto. 

Bagi Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan, yang perlu diperhatikan adalah biaya-biaya yang menurut ketentuan peraturan perpajakan tidak boleh dibiayakan dan ternyata sudah dibiayakan dalam laporan Laba Rugi, maka dicantumkan kembali dalam penyesuaian fiskal positif (misalnya biaya sumbangan). 

Bagi Orang Pribadi yang menggunakan pencatatan agar dokumen pencatatan berupa rekapitulasi peredaran bruto atau omzet setiap hari menjadi dasar untuk rekapitulasi bulanan peredaran bruto.
Apabila Orang Pribadi memperoleh penghasilan selain dari kegiatan usahanya, misalnya mendapatkan keuntungan (selisih lebih dari harga pembelian dengan harga pada saat dijual) dari penjualan kendaraannya, maka dilaporkan dalam bagian penghasilan dalam negeri lainnya.

Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan, wajib mengisi/memindahkan data yang berada pada Laporan Rugi Laba ke dalam formulir 1770 – I  Halaman 1. Sedangkan Orang Pribadi yang menggunakan pencatatan, wajib mengisi/memindahkan data yang berada pada rekapitulasi peredaran bruto ke dalam formulir 1770 – I Halaman 2, Bagian B.

Formulir 1770 Induk (halaman terdepan) isinya adalah identitas dan penghasilan neto (angka-angkanya berasal dari lampiran 1770), penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, hasil penghitungan PPh, daftar lampiran serta pernyataan Wajib Pajak yang disertai tanda tangannya.

Untuk mengisi bagian formulir 1770 Induk ini cukup melihat hasil pengisian pada lampiran 1770 dan menghitung keseluruhan besarnya PPh terutang. Cara penghitungannya adalah:

cara_hitung_pph_tahunan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

ptkp_2012

Tarif Pasal 17 UU PPh:

tarifpph25op
Contoh Penghitungan PPh Terutang:
Misalnya penghasilan kena pajaknya Rp 77.743.000, maka PPh terutang:
Rp 50.000.000 X   5%     =    Rp 2.500.000
Rp 27.743.000 X 15%     =     Rp 4.161.450 +
Jumlah                            =    Rp 6.661.450

Formulir SPT 1770 S

Formulir 1770 S – II isinya adalah “penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final”, “daftar harta pada akhir tahun”, “daftar kewajiban/utang pada akhir tahun” dan “daftar susunan anggota keluarga”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data harta yang dimiliki Wajib Pajak dan daftar posisi hutang Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun pajak.  Kemudian melihat data penghasilan yang berasal dari tabungan atau deposito atau obligasi, saham, atau penjualan tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan dan lainnya termasuk penghasilan dari istri yang bekerja pada satu pemberi kerja (kantor) serta penghasilan dari anak yang belum dewasa dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dengan orangtuanya.

Formulir 1770 S – I, isinya adalah “penghasilan neto dalam negeri lainnya”, “penghasilan yang tidak termasuk objek pajak” dan “daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah”. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat apakah ada penghasilan lain yang diperoleh selain dari penghasilan sebagai karyawan, misalnya penghasilan dari sewa alat-alat atau kendaraan atau aset lainnya diluar sewa tanah dan/atau bangunan. Disamping itu bila ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak misalnya warisan dan sumbangan yang memenuhi syarat, juga harus diisi dalam lampiran ini.

Formulir 1770 S Induk (halaman terdepan) isinya adalah identitas dan penghasilan neto (angka-angkanya berasal dari lampiran 1770 S), penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, hasil penghitungan PPh, daftar lampiran serta pernyataan Wajib Pajak yang disertai tandatangannya.

Untuk mengisi bagian formulir 1770 S Induk ini cukup melihat hasil pengisian pada lampiran 1770 S dan menghitung keseluruhan besarnya PPh terutang (cara penghitungan sama dengan di atas yang untuk formulir 1770).

Formulir SPT Tahunan PPh bagi Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan Iainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah formulir SPT Tahunan 1770 S yang terdiri dari induk dan lampiran (1770 S – I, dan 1770 S – II).

Formulir 1770 SS

Formulir 1770 SS ini sangat sederhana sekali yaitu hanya mengisi identitas dan jumlah keseluruhan harta dan kewajiban pada akhir tahun dan tanda tangan Wajib Pajak.  Formulir ini tidak berdiri sendiri tetapi harus melampirkan bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pemberi kerja.

Formulir SPT Tahunan PPh bagi Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp60.000.000, dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi, adalah formulir SPT Tahunan 1770 SS yang hanya satu lembar saja.

Orang Pribadi yang mengisi SPT Tahunan tidak selalu harus membayar PPh. Orang Pribadi yang diwajibkan membayar kembali PPh-nya, apabila yang bersangkutan dalam perhitungan pada formulir induknya dinyatakan “PPh kurang bayar” (lihat baris “PPh kurang/lebih bayar”). Bahkan Orang Pribadi akan mendapatkan pengembalian PPh dari KPP apabila dinyatakan dalam formulir induknya “PPh lebih bayar”.

Sarana Penyetoran Pajak

Pajak yang terutang disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411125 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 200.  SSP diisi dengan identitas Wajib Pajak, kode jenis, setoran pajak, uraian pembayaran, masa/bulan dan tahun pajak, jumlah pajak serta jangan lupa tanda tangan pembayar/penyetor pajak.

Tempat Penyetoran Pajak

Pajak yang telah dihitung, disetorkan ke Kas Negara melalui bank tempat pembayaran pajak atau Kantor Pos.

Tempat Memperoleh Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat diperoleh di tempat-tempat yang telah ditentukan, yaitu:
a. Kantor Pelayanan Pajak terdekat;
b. Pojok Pajak atau Mobil Pajak keliling yang dapat Anda temui di tempat-tempat keramaian;
c. diunduh melalui situs www.pajak.go.id
d. unduh langsung dari link berikut :
   –  Rapidshare
   –  Mediafire

Tempat Pelaporan SPT

Untuk SPT Nihil/Kurang Bayar (KB):
a.    Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP;
b.    Drop Box;
c.    Pos/Jasa Ekspedisi yang disertai Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar;
d.    e-Filing (Formulir 1770S & 1770SS).

Untuk SPT Lebih Bayar (LB)/Pembetulan/SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT/e-SPT :
a.    Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat WP terdaftar;
b.    Pos/Jasa Ekspedisi yang disertai Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar;
c.    e-Filing (Formulir 1770S & 1770SS).

Batas Waktu Pelaporan SPT

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi  adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret).

Yang Perlu diperhatikan sebelum melaporkan SPT

Pastikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda telah memenuhi beberapa hal berikut:

  1. Mencantumkan Identitas Diri (NPWP, Nama, dan Alamat lengkap dan jelas);
  2. Membubuhkan Tanda Tangan pada SPT Induk (atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus);
  3. Mengisi SPT Tahunan lengkap dan jelas (SPT Induk, Lampiran Umum, dan Lampiran Khusus).

Untuk dinyatakan lengkap, yakinkan SPT Anda terdiri dari hal berikut :

kelengkapan spt pph op

Sanksi/Denda Karena Terlambat/Tidak Bayar dan Terlambat/Tidak Lapor

Bagi yang tidak terlambat membayar kekurangan pajak pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan.
Dan, bagi yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Orang Pribadi yang karena perbuatannya (sengaja mengisi SPT Tahunan tidak benar dan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan) yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bagi Anda yang telah membayar zakat atau sumbangan keagamaan melalui lembaga berikut, pembayaran tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga dapat meringankan pembayaran pajak. Badan dan lembaga tersebut adalah :

1.    Badan Amil Zakat Nasional;
2.    LAZ Dompet Dhuafa Republika;
3.    LAZ Yayasan Amanah Takaful;
4.    LAZ Pos Keadilan Peduli Umat;
5.    LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat;
6.    LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah;
7.    LAZ Baitul Maal Hidayatullah;
8.    LAZ Persatuan Islam;
9.    LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia;
10.    LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat;
11.    LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia;
12.    LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia,
13.    LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil;
14.    LAZ Baituzzakah Pertamina;
15.    LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT);
16.    LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia;
17.    LAZIS Muhammadiyah;
18.    LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU);
19.    LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI); 
20.    Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).

Leave a Reply

%d bloggers like this: